Kebijakan PBB Pati Tuai Sorotan, Prabowo Ingatkan Pemimpin Daerah Prioritaskan Rakyat

Kebijakan PBB Pati Tuai Sorotan, Prabowo Ingatkan Pemimpin Daerah Prioritaskan Rakyat

belikaca.id – Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah berhati-hati saat mengambil kebijakan yang berdampak luas. Pesan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai menghadiri sidang tahunan MPR-DPR-DPD di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Prabowo menegaskan setiap aturan harus memihak rakyat dan tidak menambah beban ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemimpin daerah menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan daya tahan publik.

Kontroversi Pajak di Kabupaten Pati

Pernyataan ini muncul setelah kontroversi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati. Bupati Sudewo sempat menetapkan kenaikan hingga 250 persen, yang memicu protes besar warga. Massa bahkan mengepung kantor bupati sebagai bentuk penolakan. Menyadari penolakan luas, Sudewo akhirnya mencabut aturan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada masyarakat pada 13 Agustus 2025. Prabowo menilai insiden ini menjadi pengingat penting agar kebijakan publik tidak mengorbankan rakyat kecil.

Kondisi Keuangan Daerah

Pati menghadapi keterbatasan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2024, PAD hanya Rp 415,28 miliar atau 14,56 persen dari total pendapatan Rp 2,85 triliun. Kondisi ini menempatkan Pati sebagai salah satu daerah dengan kontribusi lokal terendah di Jawa Tengah. Ketergantungan tinggi pada transfer dana pusat (TKD) membuat pemerintah daerah rentan ketika pusat menerapkan efisiensi anggaran. Sesuai PMK No. 56/2025, dana hasil efisiensi tersebut akan dikelola kembali oleh pemerintah pusat sesuai arahan presiden.

Klarifikasi dari Istana

Pemerintah pusat menegaskan bahwa kenaikan PBB di Pati bukanlah kebijakan dari istana. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa efisiensi TKD berlaku untuk semua daerah, bukan hanya Pati. Menurutnya, keputusan menaikkan PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga tidak ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi dari pusat. Hasan menambahkan, pemerintah pusat hanya mendorong efisiensi fiskal, sedangkan implementasi pajak tetap menjadi urusan lokal.

Pelajaran Penting bagi Kepala Daerah

Insiden di Pati memperlihatkan perlunya kepala daerah lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Presiden Subianto mengingatkan, pemimpin di semua tingkatan harus mengutamakan rakyat sebelum membuat aturan baru. Kebijakan fiskal memang diperlukan untuk memperkuat APBD, tetapi harus disusun dengan mekanisme yang adil. Dengan menjaga keseimbangan ini, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa mengurangi kepercayaan publik.