Arab Saudi Ultimatum Indonesia, Pemerintah Segera Bayar Uang Muka Armuzna untuk Haji 2026

belikaca.id –  Pemerintah Arab Saudi memberi peringatan tegas kepada Indonesia agar segera melunasi uang muka pemesanan area di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Tujuannya agar fasilitas haji bagi jemaah Indonesia pada musim haji 1447 H/2026 M tetap tersedia. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan surat Arab Saudi menyebutkan, bila pembayaran tidak dilakukan paling lambat 23 Agustus 2025, area Armuzna bisa dialokasikan ke negara lain.

Persetujuan DPR dan Besaran Dana

Komisi VIII DPR RI telah menyetujui penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk pemesanan tenda di Armuzna dan layanan Masyair pada 21 Agustus 2025. Total dana yang dibutuhkan mencapai SAR627.242.200 untuk 203.320 jemaah reguler. Rinciannya, SAR785 per jemaah untuk tenda dan SAR2.300 per jemaah untuk layanan Masyair. Pembayaran tepat waktu menjadi penting agar jemaah mendapatkan fasilitas optimal.

Tindakan Pemerintah Indonesia

Menanggapi ultimatum, Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, memastikan uang muka telah dibayarkan dan tercatat di sistem e-hajj. Pembayaran dilakukan pada 24 Agustus 2025, sehari setelah batas resmi. Dengan pembayaran ini, Indonesia tetap mendapat area strategis Armuzna.

Dampak dan Upaya Regulasi

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menekankan bahwa pembayaran tepat waktu menjaga kenyamanan jemaah. Keterlambatan dapat menempatkan jemaah di area kurang strategis dan memengaruhi reputasi diplomatik Indonesia. Komisi VIII DPR RI juga mempercepat pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah agar segera disahkan. RUU ini akan memperkuat regulasi dan tata kelola haji.

Dengan langkah cepat pemerintah dan dukungan DPR, pelaksanaan haji 2026 diharapkan berjalan lancar. Jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional.