Banjir-Longsor Meluas ke 13 Daerah, Sumbar Status Tanggap Darurat 14 Hari

Banjir dan Longsor Meluas ke 13 Daerah di Sumbar, Pemerintah Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari

Meta Deskripsi (SEO):
Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat meluas ke 13 kabupaten/kota. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.

Keyword Utama YOAST:
banjir Sumbar, longsor Sumbar, Sumatera Barat tanggap darurat

Slug URL:
banjir-longsor-sumbar-tanggap-darurat-14-hari

Situasi Bencana Meluas, Pemerintah Ambil Keputusan Darurat

Bencana hidrometeorologi yang menimpa Sumatera Barat sejak beberapa hari terakhir menunjukkan eskalasi yang signifikan. Curah hujan tinggi memicu banjir di banyak wilayah, sementara sejumlah daerah pegunungan mengalami longsor hingga menutup akses masyarakat. Pemerintah provinsi akhirnya menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari karena kondisi dinilai semakin parah dan mengganggu kehidupan ribuan warga.

Langkah cepat ini diambil demi mempermudah mobilisasi logistik, tenaga lapangan, alat berat, serta percepatan pendataan kerugian. Dengan status darurat aktif, pemerintah memiliki ruang gerak lebih luas untuk mengambil keputusan, termasuk kemungkinan memperpanjang masa penanganan bila kondisi di lapangan belum pulih.

13 Kabupaten/Kota Dilaporkan Terdampak Banjir dan Longsor

Juru Bicara BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, menjelaskan bahwa total 13 daerah kini resmi masuk daftar terdampak. Wilayah tersebut meliputi:

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kota Padang
3. Tanah Datar
4. Agam
5. Pesisir Selatan
6. Kabupaten Solok
7. Kota Pariaman
8. Pasaman Barat
9. Kota Bukittinggi
10. Kota Solok
11. Padang Panjang
12. Limapuluh Kota
13. Pasaman

Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah, mengingat intensitas hujan masih tinggi dan laporan dari tim lapangan masih terus masuk. Menurut Ilham, nilai kerugian sementara mencapai Rp 4,9 miliar, namun angka tersebut diprediksi naik karena banyak infrastruktur yang baru terdata sebagian.

Padang Pariaman dan Agam Mengalami Dampak Terparah

Dari semua wilayah yang terdampak, Padang Pariaman menjadi wilayah dengan kerusakan paling besar akibat banjir. Sebanyak 42 nagari di 17 kecamatan terendam, membuat aktivitas warga lumpuh dan sebagian harus mengungsi. Dua jembatan yang menjadi jalur utama transportasi warga juga rusak berat hingga tidak dapat dilalui kendaraan.

Di sisi lain, Kabupaten Agam paling parah terdampak longsor. Material tanah tebal menutup lebih dari 171 meter jalan, memutus jalur penghubung antarkampung dan wilayah lain. Selain jaringan transportasi, longsor juga merusak saluran air bersih, memaksa warga mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.

Kota Padang Tak Luput — Air Menggenangi 7 Kecamatan

Walaupun tidak separah Padang Pariaman, Kota Padang tetap menghadapi situasi berat. Banjir masuk hingga ke permukiman, pusat perdagangan, serta jalan protokol di 7 kecamatan. Setidaknya 17 kelurahan ikut terendam, membuat akses distribusi makanan, logistik, dan bantuan menjadi terhambat.

Banyak warga memilih bertahan di lantai dua rumah atau tempat yang lebih tinggi, menunggu bantuan datang. Beberapa sekolah dan fasilitas umum terpaksa ditutup sementara, karena air belum surut dan potensi hujan susulan masih tinggi.

Pemerintah Resmi Aktifkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan mempercepat penanganan dan memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.

SK Gubernur Nomor 360-761-2025 menjadi dasar hukum pelaksanaan status tanggap darurat yang berlaku hingga 8 Desember 2025. Namun Arry menegaskan bahwa durasi tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan belum pulih atau bencana masih berlangsung.

Dengan status tersebut, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Tagana, serta relawan kemanusiaan dapat bekerja jauh lebih cepat tanpa menunggu proses administratif panjang.

Dampak Sosial Ekonomi Terus Meningkat, Warga Harus Terdampak Langsung

Selain kerusakan fisik, bencana ini menimbulkan efek sosial yang tak kecil. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian rusak, warung dan toko tak beroperasi, sementara nelayan di pesisir terpaksa berhenti melaut akibat gelombang tinggi.

Rumah-rumah warga yang tergenang menyebabkan perabot, alat elektronik, hingga dokumen penting rusak. Sebagian warga membutuhkan tempat pengungsian, terutama mereka yang tinggal dekat bantaran sungai atau lereng perbukitan.

Aktivitas belajar mengajar pun terganggu. Beberapa sekolah digunakan sebagai posko sementara karena fasilitas dinilai paling siap menampung banyak orang. Kondisi kesehatan warga mulai dipantau untuk mencegah penyakit pascabanjir seperti diare, leptospirosis, dan infeksi kulit.

Cuaca Ekstrem Masih Mungkin Terjadi, Warga Diminta Waspada

BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan bahwa pola cuaca ekstrem yang terjadi di Sumbar dan wilayah sekitarnya berpotensi berlanjut. Angin kencang, curah hujan tinggi, serta potensi petir masih harus diantisipasi.

Pemerintah daerah mengimbau warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, tebing terjal, dan kaki bukit agar tetap waspada. Evakuasi mandiri dianjurkan jika hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, guna menghindari kejadian susulan yang lebih serius.

Harapan Warga: Bantuan Cepat Datang, Pemulihan Harus Menyeluruh

Masyarakat berharap agar distribusi bantuan dapat merata dan cepat. Tidak hanya sembako, warga juga sangat membutuhkan selimut, perlengkapan bayi, obat-obatan, air bersih, hingga akses komunikasi yang lebih stabil. Perbaikan infrastruktur menjadi fokus jangka panjang yang amat dinanti.

Tidak sedikit warga meminta agar pemerintah melakukan normalisasi sungai, rehabilitasi drainase, serta penguatan daerah resapan air agar banjir tidak berubah menjadi siklus rutin yang selalu kembali setiap musim hujan.

Jika penanganan dilakukan menyeluruh, pemulihan sosial dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, sementara bencana berikutnya bisa ditekan seminimal mungkin.